Guna mewujudkan dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, khususnya kepada para siswa maka Kemendikbud menghapus masa orientasi siswa (MOS). Sebab MOS sering diwarnai perpeloncoan dengan berbagai variasi bentuknya.
Sebagai penggantinya, Anies mengatakan dikeluarkan regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 18 tahun 2016 mengenai Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). PLS melibatkan guru dan siswa tanpa ada kegiatan menghukum dengan dalih apa pun.
Selain kasus perpeloncoan yang menjadi beban para orang tua dan siswa baru, pungutan liar juga sering kali terjadi selama penerimaan murid baru. Hal tersebut juga tak boleh terjadi lagi. Sekolah, Anies mengatakan, tidak diperbolehkan memungut iuran di luar ketentuan sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar melarang pungutan di sekolah.
"Kami harapkan partisipasi masyarakat untuk mengawal pelaksanaan hari pertama sekolah, termasuk melaporkan pungutan sekolah yang memberatkan melalu laman laporpungli.kemdikbud.go.id.
Segala kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dipastikan telah dipenuhi oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Kemendikbud. Ini dilakukan agar hari pertama sekolah pada Senin (18/7) mendatang bisa terlaksana dengan baik.
"Pemerintah juga menjamin setiap anak bisa bersekolah dengan memfasilitasi para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah tersalurkan sekitar 17,9 juta kartu. Sejauh ini sudah terdistribusi sekitar 98,5 persen," kata Anies.
Mengingat pentingnya momen hari pertama sekolah, lanjutnya, sebaiknya orang tua meluangkan waktu untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Ini adalah kesempatan bagi orang tua bisa melihat sendiri suasana baru di sekolah yang akan menjadi rumah kedua bagi putra dan putri mereka.
